Entries by ipanzulfikri

Desa Ngrimbi Bareng – Jombang Luncurkan Pemetaan Pola Ruang Digital 2025, Gandeng NEYYUN

Agustus 11, 2025 /0 Comments/in /by

Ngrimbi, 11 Agustus 2025 – Bertepatan dengan memasuki triwulan III tahun anggaran 2025, Pemerintah Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Senin pagi (11/08) secara resmi meluncurkan Kegiatan Pemetaan Pola Ruang Digital yang akan berlangsung hingga 30 September 2025. Peluncuran ditandai dengan peletakan tanda koordinat awal di Lapangan Desa Ngrimbi oleh Kepala Desa Samsul Huda.S.Pdi, disaksikan […]

Desa Butuh Wadah Satu Data, Kunci Pelayanan Cepat dan Akurat

Juni 15, 2025 /0 Comments/in /by

Pemerintah desa di berbagai wilayah Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya data desa secara menyeluruh. Untuk itu, banyak pihak mendorong pentingnya pembentukan wadah Satu Data Desa sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang efisien. Satu Data Desa merupakan […]

Desa Wajib Gunakan Sistem Informasi Desa, Wujud Nyata Keterbukaan Publik

Juni 15, 2025 /0 Comments/in /by

Pemerintah desa kini diwajibkan untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kewajiban ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa […]

Transparansi Anggaran Desa, Kunci Pembangunan yang Bersih dan Partisipatif

Juni 15, 2025 /0 Comments/in /by

15 Juni 2025 — Transparansi anggaran desa kini menjadi sorotan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan partisipatif. Dengan semakin besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa, kebutuhan akan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran menjadi semakin mendesak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk […]